Perataan Pendidikan Bukan Hanya Tugas Pemerintah


Perataan Pendidikan Bukan Hanya Tugas Pemerintah

Indonesia adalah negara dengan total populasi manusia sejumlah 250 juta jiwa dan merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, 75 juta di antaranya adalah penduduk usia sekolah (Liputan6.com Jakarta). Dengan kondisi ini maka indonesia sebagai negara yang dalam keadaan berkembang masih memiliki banyak PR besar soal sektor pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan wahana pembentuk karakter bangsa yang memiliki sekolah-sekolah dan juga lembaga pendidikan negri maupaun swasta lainya sebagai  lokasi penting dimana para "Nation Builders" Indonesia diperisapkan dengan harapan dapat berjuang membawa negara bersaing di kancah global. 

Jika di tilik dari keadaan umum di indonesia, pendidikan di negara kita ini sedang dalam tahap pembangunan, pemerintah telah berusaha dan mensuport pemberdayaan pendidikan untuk lebih maju lagi, hal ini dibuktikan dengan penganggaran yang sampai 20% pada rincian APBN. Setiap tahunya pemerintah selalu meningkatkan anggaran untuk pendidikan, hal ini juga bisa dibuktikan dengan kenaikan sebesar 18 triliun yang sebelumnya sejumlah 426 triliun pada tahun lalu menjadi 444 triliun untuk tahun ini. 

Selain dengan penambahan anggaran pada setiap tahunya, lembaga pemerintah yang dinaungi langsung oleh Kemendikbud  juga melakukan usaha-usaha untuk mempermudah akses masyarakat untuk menuntut ilmu. Kemendikbud  berkerjasa langsung dengan pemerintah daerah dalam mendistribusikan guru secara merata, memperbaikai kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dengan memberikan beasiswa-beasiswa bagi guru-guru yang belum menempuh s1 atau calon-calon guru untuk kuliah S1 PGSD, juga melalui teknologi informasi yaitu dengan penerbitan E-book, lalu pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan pun juga memalui pembagian kartu indonesia pintar.

Uraian di atas merupakan bukti-bukti bahwasanya pemerintah Indonesia memang berkerja dan sedang melakukan pembanguna dalam sektor pendidikan, guna memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dalam peringkat bawah diantara negara-negara di dunia. 
Namun walaupun pemerintah telah melakukan gerakan-gerakan untuk mereformasi siklus pendidikan di Indonesia melalui berbagai cara, tapi seperti masih belum menemukan titik terang. Sebenarnya apa yang salah dengan sistem pendidikan di indonesia. Apakah Indonesia masih belum siap untuk menuju era Globalisasi ini?.

Tingkat pendidikan yang rendah ini bisa disebabkan beberapa faktor, mulai faktor alam juga faktor manusia yang memanagemen kegiatan pemerintah pun masyarakat yang merupakan faktor penentu kemajuan bangsa. Menilik hal ini saya teringat dengan pelajaran PKN waktu SMP tentang pengertian Demokrasi bahwasanya “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”. Rakyat yang di dalam pengertian tersebut merupakan objek sekaligus subjek penentu yang dibolak balikan oleh wewenang yang dikembalikan kedirinya sendiri. 

Dalam wajah pendidikan Indonesia, objek utama yang harus berperan aktif selain Pemerintah adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah yang akan terus mensuport kegiatan di dalam sektor pendidikan apabila dari dalam masyarakat itu sendiri memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan dan menambah wawasan. Di dalam Indonesia sendiri pemerintah masih harus mengurusi masalah motifasi kepada masyarakat yang pada dasarnya adalah sebuah tugas yang sangat sepele tapi mendasar sekali, alangkah banyak urusan pemerintah dan masih disulitkan dengan urusan untuk ngobrol sama masyarakatnya untuk mengajak menjadi manusia yang berpengetahuan luas dan memiliki intelektualitas yang bagus. Pemerintah bukan seperti Mario Teguh atau konsultan motifasi mas, pemerintah hanya memberikan saran dan prasarana penunjang untuk pendidikan. Nah untuk teknisnya tinggal masyarakatnya mau atau tidak untuk diajak meningkatkan pengetahuanya. Ingat, Semakin tinggi intelektualitas dan wawasan masyarakatnya maka semakin besar peluang pemerintah untuk menunjang kegiatan-kegiatan dan ini bukan hanya untuk pendidikan, keseluruhan indonesia sebagai suatu negara akan lebih baik jika dari masyarak itu sendiri sadar bahwasanya pendidikan itu penting dan harus dikembangkan agar mereka tidak ketinggalan zaman dan faham gelagat kemanusiaan yang akan menjerumuskan dirinya kejalan yang buruk. 

Rakyat seharusnya lebih mawas dan faham perkembangan jaman, bukan hanya menuntut agar pemerintah berkerja lebih dan mengeluarkan anggaran besar. Masyarakat disini seharusnya sudah lebih dewasa dan bisa bersinergis dengan pemerintahan, bukan malah menghakimi dan menilai pemimpin, dikira pemimpin beserta jajaranya itu dewa, tidak punya kesalahan, selalu benar dan mengetahui semua kemauan rakyatnya. Tidak semua rakyat mau ke satu arah, banyak kelompok-kelompok dari masyarakat yang memiliki tujuan sendiri. Wahai masyarakat jangan mau di jadikan bahan untuk memojokan orang, jangan mau jadi senapan sekaligus peluru untuk menembak mati seseorang yang belum tentu bersalah, lakukan studi lebih dalam, berikan pendapat. Ingat kebaikan akan di balas kebaikan.

Jadi masalah utama adalah kesadaran dari masyarakat yang masih perlu dilakukan perukiahan agar setan-setan yang bersarang di kepala masyarakat itu hilang, sehingga timbul pemikiran-pemikiran baru untuk ikut menambah pengetahuan.

Pendidikan atau juga bisa disebut dengan pengetahuan merupakan cikal bakal semua keseimbangan dalam sebuah negara, apalagi dengan di jalankanya pendidikan berkarakter yang juga memperhatikan kompetensi individu dan keterbukaan literasi masyarakat indonesia. Menurut saja jika pendidikan berkarakter di Indonesia ini sukses berjalan dan maju maka semua sektor baik politik, ekonomi, kesehatan, sosial, informasi dan teknologi, hukum serta lingkungan akan berjalan sehat dan juga menuai keberhasilan.

Dalam sektor politik, jika masyarat memiliki pendidikan tentang politik maka masyarakat dapat memonitoring bagaimana jalanya politik di Indonesia. Mulai dari semua kegiatan KKN akan segera dipecahkan, tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan pendukung atau kerusuhan kelompok juga kerusuhan antar umat yang biasa juga ditimbulkan oleh orang-orang yang memiliki tujuan khusus (bisa politik atau lainya) agar memperkeruh hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainya, atau masyarakat kepada pemerintah yang membuat kegonjangan dalam negara. Kerusuhan-kerusuhan tidak akan terjadi jika masyarakat tahu atau minimal dapat berfikir kritis bagaimana mencari jalan keluar, dengan mencari duduk persoalanya terlebih dahulu sebelum beeraksi demo jadi peluru dari senapan yang tidak tau siapa.

Pemerintah dalam setiap penetapan keputusan baik anggaran pun kenaikan harga pasti sudah memikirkan dengan matang dan pertimbangan-pertimbangan yang luas agar terjadi keseimbangan di masa yang akan datang. Jika memang terjadi penyelewengan maka tugas masyarakatlah untuk melakukan pemboikotan dengan teknis yang benar dan tepat, sehingga pemerintah juga memandang masyarakat yang berpengetahuan luas juga faham keadaan luas untuk bersinergi dalam memutuskan segala urusan.

Untuk sektor Ekonomi akan menjadi lebih baik bila pendidikan juga baik, semain banyaknya tenaga profesional dalam masyarakat maka semakin banyak tenaga kerja berkompeten untuk membangun unit-unit usaha atau tenaga kerja yang mampu bersaign di kancah global sehingga memperbaiki perekonomian di Indonesia.

Contohnya dengan adanya tenaga kerja profesional dalam bidang pertanian akan membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang pertanian, sehingga produksi di sektor pertanian meningkat setiap tahunya. Peningkatan setiap tahunya itu akan memenuhi kebutuhan dalam negri dan semakin baik lagi jika bisa ekspor keluar dan menambah pemasukan devisa negara.

Dalam bidang sosial maka akan terjadi perbaiakan pula, apalagi dengan adanya pendidikan berkarakter yang menekankan pada karakter-karakter ahlak yang baik. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bersemangat kerja dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan bahakan memeiliki norma yang baik dalam berkehidupan bermasyrakat, bersosialisasi dan berinteraksi dengan hati, memiliki jiwa empati terhadap sesama, sugesti dan juga motifasi untuk mengajak masyrakat lain dalam memajukan negara indonesia.

Selain itu pendidikan yang baik juga akan mempengaruhi sektor hukum di Indonesia. Jika masyrakat tak berpendidikan dan tak faham tentang hukum maka akan terjadi pembodohan hukum dari oknum-oknum yang tak berperi kemanusiaan. Contohnya jika masyarakat tak faham akan hukum-hukum dan pasal-pasal maka oknum yang faham bisa melakukan manipulasi hukum dengan memonopoli pemikiran. Atau dengan contoh seorang koruptor yang korupsi triliunan rupiah hanya dihukum beberapa bulan sedang nenek-nenek tua yang butuh makan mencuri singkong dihukum sampai 3 tahun ini jelas kesalahan dan hukum atau cacat hukum, masyarakat tentu tahu ini salah. Namun, masyarakat tak faham bagaimana melakukan protes dalam hukum sampai terjadian kebiosuan yang abadi tanpa ada titik temu, lebih parah lagi sampai masyarakt itu sndiri menjadi korban.
Lingkunga yang akan tebentuk apabila masyarakat yang ada di lingkungan tersebut memiliki wawasan yang bagus dan berkarakter yang baik, semua tatanan hidup tetratur dan terstruktur mengalir dari hulu menuju hilir sehingga terjadi keharmonisan dalam ekosistem lingkungan hidup manusia.

Mulai dari rumah , lalu ekosistem lingkungan beragama, komplesk rumah dan lain sebagaianya jika teratur maka anak yang terlahir dari ekosistem tersebut merupakan anak-anak yang baik.

Jadi marilah kawan-kawan setanah air indonesia, kita sebagai masyarakat di Negara Indonesia ini untuk semakin sadar bahwasanya pendidikan itu penting, dan pemerintah juga perlu dukungan dari kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Merdeka!.

Perataan Pendidikan Bukan Hanya Tugas Pemerintah Perataan Pendidikan Bukan Hanya Tugas Pemerintah Reviewed by SEJUKPRIANTO on 08.44 Rating: 5

Tidak ada komentar